KPPN Banjarmasin

Home Layanan Bagian Umum

Sunday20 August 2017

Registrasi PIN PPSPM

PPSPM melakukan registrasi dengan didampingi operator SPM dengan membawa laptop untuk diinstall Aplikasi Injeksi PIN Satker. Dalam pelaksanaan registrasi ini PP SPM tidak boleh diwakili.

Berikut adalah syarat registrasi yang harus disiapkan oleh satuan kerja:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  2. Fotokopi dan asli SK penunjukan Pejabat Penanda tangan SPM
  3. Materai 6000 yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan yang telah disediakan KPPN.
  4. Formulir Pendaftaran PIN PPSPM (terlampir dalam surat )

Prosedur registrasi PIN PP SPM adalah sebagai berikut:

  1. Mengambil Nomor antrian registrasi
  2. Mengisi Absensi Registrasi PIN PP SPM
  3. Menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut,  kemudian Customer Service KPPN Jakarta II akan mengeceknya dan menuangkanya dalam check list kelengkapan
  4. Menandatangani surat pernyataan (disediakan di KPPN) yang telah dibubuhi materai 6000
  5. PIN PPSPM diterima pada ponsel sesuai dengan nomor PPSPM yang didaftarkan.
  6. Meng-install aplikasi injeksi PIN PPSPM pada laptop yang telah dibawa
  7. Melakukan encoding PIN dengan aplikasi injeksi PIN PPSPM

Prosedur Pengajuan KIPS

DASAR HUKUM : PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D

Ketentuan :

  1. Petugas ditunjuk oleh KPA;
  2. Petugas dimaksud adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana;
  3. Petugas yang ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 orang;
  4. Surat penunjukan dibuat sesuai format, dan disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN dengan dilampiri :
    • Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya;
    • Foto berwarna terbaru berukuran 4×6.
  5. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepda KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyampaikan KIPS;
  6. Dalam hal terjadi perubahan petugas, KPA penyampaikan kembali surat penunjukan beserta lampirannya kepada Kepala KPPN untuk dibuatkan KIPS.