KPPN Banjarmasin

Home Layanan Bank/Giro Pos

Saturday16 December 2017

Mudahnya Setor Penerimaan Negara dengan MPN-G2

Apakah Yang Dimaksud Dengan MPN G2?

Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing.

Penerimaan negara dapat meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan bea dan cukai, yang harus masuk ke kas negara melalui sistem MPN

Sejarah Singkat MPN G2

Sistem MPN G2 ini disusun untuk memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1). Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan biller, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, sistem yang menghubungkan dengan sistem perbankan dan sistem settlement dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal.

Prosedur Pembukaan Rekening Pemerintah

  1. Persetujuan yang dapat diberikan Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah adalah pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada Kuasa Pengguna anggaran dengan Prinsip : 1 (satu) Satuan Kerja, 1 (satu) DIPA, 1 (satu) Bendahara, dan 1 (satu) rekening. Sedangkan untuk rekening bendahara penerimaan, pemberian izin pembukaaan rekening menggunakan prinsip yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran dengan memperhatikan TUPOKSI Satuan kerja yang bersangkutan.
  2. Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran   mengajukan tujuan pembukaan rekening sesuai prinsip diatas, dengan dilampiri:
    1. Foto copy dokumen pelaksanan anggaran;
    2. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening.
    3. Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan menteri Keuagan No. 57/PMK.05/2007 harus dimintakan persetujuan kepada Kepala KPPN sebagai KUasa BUN di daerah dengan menggunakan prinsip diatas:
    4. Kepala Kantor / Satuan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan lebih dari satu rekening untuk rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran agara menutup yang lebih dari satu tersebut.
    5. KPPN sebagai Kuasa BUN berwenang melakukan Pembekuan Sementara Rekening dalam hal:
      1. Kepala Kantor / Satuan Kerja membuka rekening tanpa persetujuan Kuasa BUN.
      2. Kepala kantor/ Satuan Kerja tidak melaporkan pembukaan rekening yang dilakukan kepada Kuasa BUN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
      3. Kepala  Kantor / Satuan Kerja tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara / lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
      4. Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja dan saldonya dipindahkan ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia.
      5. KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dalam hal :
        1. Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tidak ditutup oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja;
        2. Kepala Kantor / Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementara tersebut.

LHP Bank/Pos Persepsi

Proses Penerimaan dan Penyelesaian LHP Bank/Pos Persepsi 

  1. Bank / Pos Persepsi wajib menyampaikan ADK (softcopy) dan LHP (hardcopy) kepada KPPN melalui petugas FO Bank/Pos Persepsi pada sore hari antara pukul: 16.00 – 17.00 WIB
  2. Petugas FO Bank/Pos Persepsi meneliti kelengkapan lampiran LHP yang meliputi:

a)   Rekepitulasi Nota Kredit Penerimaan

b)   Daftar Nominatif Penerimaan (DNP)

c)   Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan

d)   Nota Kredit Penerimaan

e)   Nota Debet Pelimpahan

f)    Rekening Koran

g)   SSP,SSPCP, SSBP, dan SSPB

  1. Setelah LHP dan Lapirannya dinyatakan lengkap, ADK diupload oleh petugas FO Bank/Pos Persepsi.
  2. Hasil upload ADK dibandingkan dengan Hardcopy LHP, jika sudah sama/sesuai data ditransfer ke dalam aplikasi Bendum. Jika tidak sama /sesuai ADK dan Hardcopy LHP dikembalikan.

LHP yang sudah sesuai dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani pada lembar akhir DNP oleh petugas FO Bank/Pos Persepsi dan menyerahkan tanda terima penyampaian LHP kepada petugas Bank/Pos Persepsi.

Daftar Bank Persepsi

1)    BNI Cab.Banjarmasin
2)    BRI Cab.Banjarmasin
3)    Bank Mandiri Cab.Banjarmasin Pangeran Samudera
4)    Bank Mandiri Cab.Banjarmasin Lambung Mangkurat
5)    Bank Bukopin Vab.Banjarmasin
6)    Bank BTN Cab.Banjarmasin
7)    BCA Cab.Banjarmasin
8)    BII Cab.Banjarmasin
9)    Bank Danamon Cab. Banjarmasin
10)    Bank UOB Buana
11)    Bank Panin
12)    Bank Mandiri Cab. A. Yani
13)    Bank Kalsel Cab.Utama
14)    Bank Ekonomi
15)    Bank Syariah Mandiri
16)    Bank Mega
17)    BNI Cab.Banjarbaru
18)    Bank CIMB Niaga
19)    BRI Cab.Martapura
20)    BRI Cab.Marabahan
21)    Bank Kalsel Cab. A. Yani
22)    Bank Kalsel Cab.Martapura
23)    Bank Kalsel Cab.Banjarbaru
24)    Bank Kalsel Cab.Marabahan
25)    Bank NISP
26)    PT.Posindo Banjarmasin

Ralat SSBP/SSPB

Perbaikan data atas kesalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui setoran Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Banjarmasin dilakukan terhadap :

  1. Kesalahan kode setoran
  2. Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja penyetor, penggunaan satu kali bukti setor Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan disahkan dengan satu Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)
  3. Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara

Syarat perbaikan data peneriman negara sesuai form  yaitu :

  1. Surat Permohonan Transaksi Penerimaan Negara
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  3. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
  4. Apabila disetujui KPPN membuat Surat Pemberitahuan Perbaikan Transaksi yang dikirimkan kepada satker. Berdasarkan nota perbaikan tersebut, satker melakukan perbaikan data pada aplikasi SAKPA

Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.