KPPN Banjarmasin

Home Layanan Bank/Giro Pos

Sunday20 August 2017

SPM Pengembalian Penerimaan

Permintaan Pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi

1. Hal-Hal yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian :

  • Terjadi kesalahan perekaman/penginputan surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) misalnya : nominal SSP sebesar Rp. 10.000,- namun direkam oleh Bank/Pos Persepsi sebesar Rp. 100.000,-. Sehingga dalam hal ini Bank/Pos dapat mengajukan permintaan pengembalian ke KPPN selisih nya sebesar Rp. 90.000,-.
  • Terjadi Kelebihan pelimpahan ke Bank Tunggak/Bank Indonesia/Bank Operasional III PBB/BPHTB misalnya Kantor Pos Pusat melaporkan penerimaan negara persepsi pada tanggal 25 Maret 2011 ke KPPN Banjarmasin sebesar Rp. 15.000.000,- Namun pelimpahan ke Bank Indonesia sebesar Rp. 150.000.000.

2. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-65/PB/2007 Pengajuan Permintaan Pengembalian diajukan dengan Format tersendiri dan melampirkan :

  • Fotokopi surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) dan bukti penerimaan negara (BPN).
  • Laporan Harian Penerimaan (Terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekap Nota Kredit, Nota Debet pelimpahan dan Daftar Nominatif Penerimaan)
  • Rekening Koran (Rekening kas negara).

3. Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM-PP)

  • Atas pengajuan permintaan tersebut setelah diadakan pemeriksaan pembukuan dan dinilai benar KPPN (Seksi Verifikasi dan akuntasi) menerbitkan Surat Keterangan Telah dibukukan (SKTB) dan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) dan menyerahkan dokumen tersebut kepada seksi Bank/Giro Pos untuk diterbitkan SPM PP.
  • SPM PP diajukan dengan melampirkan SKTB dan SKP4 dengan dasar pembayaran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-65/PB/2007, SKTB dan SKP4

Konfirmasi Setoran

Konfirmasi atau legalisasi surat setoran (SSP/SSBP/SSPB) yang dibayarkan melalui bank/pos persepsi dapat dilakukan dengan :

1. Surat permintaan konfirmasi kepada KPPN Banjarmasin dilampiri ADK surat setoran yang akan dilegalisasi dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan kode NTPN.

2. Menyerahkan surat dan lampiran pada loket Konfirmasi SSP/SSBP/SSPB.

3. Surat Setoran tersebut agar di legalisasi oleh KPA/PPK terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-18/PB/2010 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara.

 Untuk setoran sisa UP/TUP diharapkan menyetor di Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Banjarmasin agar memudahkan proses rekonsiliasi laporan keuangan.