KPPN Banjarmasin

Home Layanan Manajemen Satker & Kepatuhan Internal

Tuesday24 October 2017

Sertifikasi Bendahara

Persyaratan dasar peserta Ujian Sertifikasi Bendahara:

  1. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
  4. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.

Sertifikasi Bendahara:

  • PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN mulai berlaku (20 Januari 2016).
  • Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.
  • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat dengan nomor register.
  • Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.
  • Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pembina pejabat pengelola perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penerbitan Sertifikat Bendahara:

  • Sertifikat Bendahara diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
  • Sertifikat Bendahara diperoleh melalui Ujian Sertifikasi.

Tempat Uji Kompetensi (TUK)

  • TUK yang ditetapkan tanpa usulan yaitu KPPN di seluruh Indonesia.
  • TUK yang ditetapkan Unit Penyelenggara berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga atau ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.

 Formulir pendaftaran ujian sertifikasi dapat diperoleh di :

Lokasi pendaftaran sertifikasi bendahara diumumkan melalui:

  • Surat kepada sekretaris jenderal Kementerian Negara/Lembaga
  • Situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dokumen pendukung pendaftaran sertifikasi yang menjadi persyaratan:

   Persyaratan Umum:

  • Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara yang berisi data diri calon peserta Sertifikasi;
  • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian;
  • Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian; dan
  • Fotokopi sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian.
  • Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala Satker.
  • Pas foto ukuran 4x6 berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar.

   Persyaratan Tambahan

  • Fotokopi SK penunjukan sebagai Bendahara bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara.
  • Fotokopi sertifikat diklat persiapan Sertifikasi bagi calon peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat persiapan Sertifikasi;
  • Fotokopi sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud; atau
  • Fotokopi sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud.

Usulan dan kelengkapan persyaratan pendaftaran diajukan ke TUK yang telah ditetapkan oleh Unit Penyelenggara (untuk tahun 2016 TUK yang ditetapkan Unit Penyelenggara adalah KPPN di seluruh Indonesia).

Pengumuman pelaksanaan ujian dan hasil melalui:

  • Surat kepada sekretaris jenderal Kementerian Negara/Lembaga;
  • Situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan/atau
  • Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang bersangkutan

Pengakuan sertifikat Diklat Bendahara atau sertifikat profesi bendahara dan penerbitan Sertifikat Bendahara:

  1. Mekanisme ini digunakan hanya pada masa peralihan yaitu dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.
  2. Sertifikat-sertifikat yang dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara yaitu:
  • Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

- Dalam hal pemegang sertifikat masih menjabat sebagai Bendahara, sertifikat dapat langsung diakui; atau

- Dalam hal pemegang sertifikat tidak menjabat sebagai bendahara, sertifikat dapat diakui jika diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

  • Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

- Dalam hal pemegang sertifikat masih menjabat sebagai Bendahara, sertifikat dapat langsung diakui; atau

- Dalam hal pemegang sertifikat tidak menjabat sebagai Bendahara, sertifikat dapat diakui jika diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

  • Sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.
  • Bendahara yang saat ini menjabat masih dapat menduduki dan menjalankan tugasnya sebagai bendahara sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 atau 4 tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 diberlakukan.

Program Anti Korupsi Kementerian Keuangan

1.  Pemetaan atau Identifikasi Sumber-sumber Korupsi
Itjen bersama UKI Eselon I telah melakukan Pemetaan/Identifikasi Sumber-Sumber Korupsi pada 12 Unit Eselon I Kemenkeu.

2.  Audit Sistem atau Kinerja
Itjen telah melaksanakan Audit Kinerja pada 5 unit eselon I Kemenkeu. Berikutnya Itjen akan memproses hasil pemetaan sumber-sumber korupsi sebagai Tema Pengawasan Unggulan tahun kedepan dan mengkomunikasikannya kepada para pimpinan unit eselon I.

3.  Pencegahan
a. Value dan Perilaku
Telah dirumuskan Nilai-nilai dan Perilaku Utama Kemenkeu, antara lain Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
b. Kode etik
Seluruh unit eselon I Kemenkeu telah mempunyai dan mensosialisasikan kode etik serta mensosialisasikan pada pegawainya.

4.  Pengawasan
a. WISE (Whistleblowing System)
Aplikasi WISE telah diimplementasikan di seluruh Eselon I Kemenkeu. Saat ini Itjen terus mengembangkan kompetensi pegawai, mekanisme kerja, dan Aplikasi WISE.
b. Unit Kepatuhan Internal
a) Melalui KMK No 152 tahun 2011 telah memperjelas tugas fungsi pemantauan pengendalian intern dan menunjuk unit organisasi untuk melaksanakan pemantauan pengendalian intern.
b) Itjen dan UKI Eselon I mengembangkan perangkat Pemantauan Kepatuhan Pengendalian Intern untuk melakukan pemantauan pengendalian intern pada kegiatan utama di masing-masing unit eselon I.

5.  Penindakan
a. Reward
a) Kemenkeu telah mempunyai mekanisme penilaian kinerja dengan diterbitkannya KMK 454 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kemenkeu yang meliputi Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai.
b) Unit Eselon I diinstruksikan menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja, melakukan penilaian perilaku pegawai selama semester I, kemudian penilaian perilaku pegawai dan capaian IKU sampai dengan semester II.
b. Punishment
Kemenkeu telah memiliki PMK No 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin PNS yang implikasinya antara lain setiap Unit Eselon I menerbitkan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai.

Sarana Pengaduan KPPN Banjarmasin


KPPN Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada pada stakeholders.
Untuk memudahkan anda menyampaikan keluhan terhadap pelayanan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai kami,  silahkan menghubungi sarana pengaduan di bawah ini:

1. Call Center

: 0511-3354112

2. SMS Center

: 0811-5145-045

3. Faksimili

: 0511-3352856

4. E-mail

: aduan.kppnbanjarmasin045@gmail.com

5. Website

: http://kppnbanjarmasin.net

6. Kotak Pengaduan

: Tersedia di Dekat Pintu Masuk

7. Surat

: Kepala KPPN Banjarmasin

  Jl. D.I. Panjaitan Banjarmasin

8. Secara langsung (tatap muka)

: Hubungi CSO untuk bertemu dengan pejabat Kepatuhan Internal KPPN Banjarmasin

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN Banjarmasin akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. UKI KPPN Banjarmasin menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

Semoga pelayanan kami dapat memuaskan para stakeholders