KPPN Banjarmasin

Home Layanan Verifikasi Akuntansi

Saturday16 December 2017

Pelaksanaan E-Rekon-LK periode bulan Juni 2016 dan Penyampaian LKKL Tingkat Satker periode Semester I 2016

Yth. Operator SAIBA Satker Mitra Kerja KPPN Banjarmasin

             Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4724/PB/2016 tanggal 09 Juni 2016 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) Semester I 2016 dan surat kami nomor S-1249/WPB.19/KP.045/2016 tanggal 15 Juni 2016 hal Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi EksternalUAKPA dengan KPPN bulan Januari s.d. Mei 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi dalam pelaksanaan rekonsiliasi eksternal perdana dengan menggunakan E-Rekon&LK periode transaksi bulan Januari s.d. Mei 2016 yang dilaksanakan pada bulan Juni 2016.

2.    Batas waktu penyusunan LKKL Tingkat Satker adalah tanggal 26 Juli 2016 dan sudah harus diterima instansi vertikalnya (UAPPA-W) paling lambat tanggal 27 Juli 2016.

3.    Dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL, diminta kepada Saudara untuk menjalankan fungsi rekonsiliasi internal satker sebagai berikut:

SKTB / SKP4

 

SKTB / SKP4

 

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN (SKTB)

 

SKTB adalah surat keterangan yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN atas pendapatan dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan oleh KPPN
Persyaratan penerbitan SKTB :

Reklasifikasi Setoran UP

Penyelesaian Kelebihan Pengembalian UP meliputi :

A. Pengembalian kelebihan setoran UP kepada Bendahara Pengeluaran

Proses dalam Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Proses Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

  • Proses Rekonsiliasi Data LPJ dilaksanakan di Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera),
  • Proses ini dilakukan setiap awal bulan antara Satker dengan KPPN, dengan batas waktu tanggal 10 (sepuluh) bulan bersangkutan berakhir,
  • Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan pengajuan SPM UP/TUP dan SPM LS Bendahara

Rekonsiliasi UAKPA

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sember yang sama. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal sepuluh setelah bulan bersangkutan berakhir.

Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Dokumen yang disampaikan untuk rekonsiliasi adalah :

a. Arsip Data Komputer (ADK)

b. Register Pengirimak ke KPPN

c. Copy register pengirimak ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 bulan sebelumnya

d. Laporan Realisasi Anggaran (khusus Laporan Semester I/II)

e. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

f.  Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja

g. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

h. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan

i. Neraca SAKPA

j. Neraca SIMAk-BMN

k. Catatan atas Laporan Keuangan-CaLK (khusus Laporan Semester I/II)

l. Rekening koran

m. Copy SSBP/SSPB