KPPN Banjarmasin

Thursday29 June 2017

Roadshow Program Transformasi Kelembagaan Makassar, Inovasi Untuk Peningkatan Kinerja

Makassar, 22/05/2015 Kemenkeu – Kementerian Keuangan mengadakan roadshow program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung Balai Diklat Keuangan, Gedung Keuangan Negara Makassar pada Jumat (22 Mei 2015). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan dalam mengomunikasikan program Transformasi Kelembagaan yang nanti juga akan diselenggarakan di Surabaya, Jakarta dan Medan.

Staf Ahli Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kemenkeu, sekaligus Plh. Sekretaris Jenderal, Susiwijono Moegiarso membuka acara roadshow dengan melaporkan  perkembangan dari program Transformasi Kelembagaan selama ini. “Latar belakang program roasahow ini untuk menyampaikan update pelaksanaan Transformasi Kelembagaan di Kemenkeu. Dan semoga akan mendorong partisipasi dan kontribusi dari seluruh pegawai, dan memperkuat komitmen kita bersama dalam mensukseskan Transformasi Kelembagaan,” paparnya.

Presiden RI : dengan SPAN “jangan sampai 1(satu) rupiah pun lolos dari pantauan”

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi. Informasi yang lebih transparan, detil dan realtime dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan APBN lingkup nasional maupun pada masing-masing Kementerian / Lembaga (K/L). Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai Cash Management System telah diluncurkan oleh Presiden RI di Istana Negara (29/04) pada acara Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dan Peluncuran SPAN. “jangan sampai 1(satu) rupiah pun lolos dari pantauan sistem” kata Presiden Republik Indonesia , Joko Widodo.

SPAN merupakan milestone transformasi pengelolaan keuangan negara dan terobosan Kementerian Keuangan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk mendukung penggunaan anggaran yang lebih baik. “SPAN dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara” Kata Menteri Keuangan , Bambang P.S. Brodjonegoro.

Pendataan PPNPN dalam Rangka Jaminan Kesehatan

kppnbanjarmasin.net - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pendataan Jumlah Pegawai Pemerintah Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam rangka Implementasi Program Jaminan Kesehatan yang berasal dari pekerja penerima upah penyelenggaranaan negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 antara lain diatur bahwa peserta jaminan kesehatan yang berasal dari pekerja penerima upah penyelenggara Negara terdiri atasPegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Besaran iuran jaminan kesehatan pekerja penerima upah dari unsur PPNPN ditetapkan sebesar 5% dari upah/penghasilan, dimana 2% dari penghasilan (dengan batas atas sebesar 2 x PTKP Kawin dengan 1 orang anak) ditanggung oleh PPNPN dan 3% dari penghasilan (dengan batas atas sebesar 2 x PTKP Kawin dengan 1 orang anak) ditanggung oleh Pemerintah selaku pemberi kerja. Jumlah sebesar 3% bagian pemberi kerja untuk PPNPN Pusat alokasi dananya terpusat pada DIPA BA.999.99 Transaksi khusus (Dirjen Perbendaharaan).

Membangun Persahabatan dan Sinergi di Lapangan Futsal

Liputan Laga Persahabatan Tim Futsal KPPN Banjarmasin vs Balai Rawa Banjarmasin

kppnbanjarmasin.net – Hujan deras mengguyur Kota Banjarmasin sepanjang sore, tak mengendurkan semangat para atlet kedua tim saling serang dan beradu strategi untuk mencetak gol ke gawang lawan. Wajah serius terpancar dari mereka meski tak jarang gelak tawa penuh keakraban memecah mengalahkan gemercik hujan di atap lapangan. Demikian suasana kala tim futsal KPPN Banjarmasin menjamu tamunya dari Tim Futsal Balai Rawa Banjarmasin dalam sebuah pertandingan persahabatan di GOR Surya Futsal, Ahad, 12 April 2015.

Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai Alat Ukur Kinerja Instansi Pemerintah

Liputan Pembukaan Diklat Akuntansi Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA di Banjarmasin

Banjarmasin, 6 April 2015 - Persiapan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan mulai tahun anggaran 2015, semua Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pada awal bulan April 2015 BDK Balikpapan kembali melaksanakan Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA bagi Mitra Kerja KPPN Banjarmasin. Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA yang diselenggarakan diwilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlangsung pada tanggal 6 s.d. 9 April 2015 dan berlokasi di dua tempat yaitu di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan di Aula KPPN Banjarmasin dengan total jumlah peserta dari dua lokasi adalah 84 orang

Subcategories