KPPN Banjarmasin

Home FAQ Mengapa Gaji Harus ke Rekening Personil/Pegawai?

Sunday20 August 2017

Tanya-Jawab CSO 045

Mengapa Gaji Harus ke Rekening Personil/Pegawai?

PERTANYAAN:
Selamat Siang Pak *** atau Pak *** saya mau tanya.. begini pak banyak anggota atau PNS disini menanyakan dasar peraturan atau surat yang menyatakan Gaji harus masuk rekening/tidak tunai.. dan dasar mengapa dalam satu satker tidak bisa berbeda-beda bank.. Mohon dibantu untuk kami bendahara untuk dasardan peraturannya.. karena kami dipusingkan oleh pertanyaan2 itu.. Sebelumnya Terima Kasih.. (Sigid Dwiarso - Polda Kalsel)


JAWABAN :
Terima kasih atas pertanyaan bapak Sigid Dwiarso, super sekali...

- Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisi
an Negara Republik Indonesia harus dialihkan dari KPPN ke satuan kerja K/L

- berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga, Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang mengatur tata cara pembayaran belanja pegawai.

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga; menjelaskan tentang perlunya dilakukan pengalihan secara bertahap sesuai dengan kesiapan satker K/L, yg implementasinya sejak tahun 2008 (untuk kementerian keuanga), 2009 (untuk K/L diluar POLRI, TNI, dan Dephan), 2013 (untuk POLRI), dan 2015 (untuk Dephan/TNI)

- Khusus PNS/Anggota Polri tata cara pembayaran gajinya diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai pada Satuan Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pasal 43 ayat (2) PER-43/PB/2013 tersebut di atas, Pembayaran Gaji Induk dilaksanakan langsung (LS) kepada Anggota/PNS Polri melalui rekening masing-masing secara giral.

- ayat (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, pembayaran gaji induk dapat dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan Kepala KPPN mitra kerja, dengan ketentuan:
a. tidak terdapat layanan perbankan pada wilayah kerja Satker;
b. keadaan kahar/darurat;
c. dalam rangka pembinaan Anggota/PNS Polri; atau
d. sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

- terkait pertanyaan bapak mengapa harus dengan bank sejenis, dapat kami jelaskan bahwa sesuai amanah PER-43/PB/2013 bahwa proses administrasi belanja pegawai harus dilakukan dengan aplikasi GPP/BPP. Jika dalam 1 satker rekening pegawainya terdiri dari bermacam2 bank, maka PPABP harus membuat Daftar Gaji sesuai dengan jumlah jenis bank pegawai/personilnya. dampaknya akan membuat SPP/SPM gaji induk sejumlah daftar gaji tadi. Sehingga dengan demikian, prinsip efektifitas dan efesiensi anggaran dan kegiatan yang diamanahkan dalam peraturan perundangan terabaikan.

maaf jika jawabannya terlalu panjang/lebar, jika masih kurang berkenan boleh langsung ke kppn bertemu dengan petugas CSO KPPN banjarmasin

sumber: Facebook - Forum Satker KPPN Banjarmasin

Comments   

0 # Nur 2017-03-02 07:14
Pak, bagaimana jika terjadi kesalahan input SPM, gaji terlanjur masuk ke bendahara. Apa harus retur? Apa ada cara lain krn retur butuh proses yg panjang. Trimakasih
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh