Nasional

Aksi Demo ‘Jokowi End Game’ Tak Terbukti, Polisi Buru Penyebar Hoax

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar jumpa pers terkait situasi politik dan keamanan di tengah pandemi. Pernyataan pers yang disampaikan pada Sabtu (24/7/2021) siang itu disinyalir terkait banyaknya selebaran di media sosial yang menyerukan demo menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bertajuk 'Jokowi End Game'. Dalam keterangannya, Mahfud menyebut bahwa selama ini pemerintah mengetahui ada kelompok yang menentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi penanganan pandemi Covid 19.

"Berkaitan segala upaya yang bisa dilakukan pemerintah memang kemudian muncul di media sosial yang didalangi kelompok tertentu untuk melakukan aksi aksi terkait kebijakan pemerintah tangani Covid. Itu di mana mana terjadi dan di Indonesia terjadi juga aksi aksi yang dilakukan terhadap pemerintah yang tangani Covid," kata Mahfud. Mahfud membagi dua kelompok yang menentang kebijakan pemerintah itu, yakni kelompok murni dan tidak murni. Menurut dia, dua kelompok itu memang sama sama menyampaikan aspirasi terkait penanganan pandemi, namun dengan maksud dan tujuan berbeda.

"Pemerintah tahu ada aspirasi masyarakat yang murni. Karena memang ya 'saya takut Covid, tapi gimana ekonomi saya?' Itu aspirasi murni. Aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang dialami khususnya mengenai kehidupan ekonomi dalam menghadapi serangan Covid," kata Mahfud. Sementara kelompok kedua kata Mahfud, adalah kelompok yang hanya ingin memanfaatkan situasi demi bisa melawan pemerintah. Mereka tidak peduli dengan situasi saat ini. "Pemerintah tahu kalau sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni. Masalahnya itu hanya ingin menentang saja memanfaatkan situasi. Apa pun yang diputuskan pemerintah, diserang itu, ada seperti itu," kata Mahfud tanpa menyebut siapa kelompok tersebut.

Menurut dia, kelompok kedua inilah yang kerap membuat provokasi. Padahal menurut Mahfud, pemerintah prinsipnya selalu mendengar masukan dari masyarakat tanpa harus demo. "Oleh sebab itu kita harus hati hati karena yang seperti itu kelompok tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah salah. Padahal pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud.

Mantan Ketua MK itu menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun untuk saat ini, penyaluran aspirasi lebih baik disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19. Mahfud menyarankan agar tidak melanggar prokes masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Sebab turun ke jalan dan membuat kerumunan bisa menyebabkan penularan virus corona.

"Sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Misal melalui virtual meeting, webinar, dialog di TV, yang menjaga prokes itu silakan. Melalui media sosial dan sebagainya," kata Mahfud. Mahfud juga memastikan pemerintah akan mendengarkan setiap masukan dari masyarakat. Contoh soal PPKM, pemerintah tahu ada masyarakat yang merasa kesulitan ekonominya dengan pembatasan tersebut. Namun ada juga masyarakat yang merasa khawatir tertular virus corona jika tidak ada pembatasan.

Mahfud memastikan segala bentuk masukan dari masyarakat diterima dengan baik oleh pemerintah. Kondisi masyarakat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. "Pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud. Ia pun mengingatkan bahwa demo yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) berarti melanggar hukum.

"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan prokes membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum," kata Mahfud. Menurut dia kesehatan masyarakat yang utama. Maka itu aksi tersebut dapat diberikan sanksi hukum. "Pemerintah akan lakukan tindakan tegas demi prinsip yang mempersatukan kita ingin selamatkan masyarakat yang banyak. Oleh sebab itu mohon dukungannya penegakan hukum itu jadi kunci," kata Mahfud.

Mahfud meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu isu demo yang berkembang di media sosial. Ia memastikan pemerintah akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat melewati pandemi. "Kemudian kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan jaga ketertiban keamanan di wilayah masing masing. Kami terus akan kerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, untuk bangun kebersamaan dalam rangka hadapi Covid tanpa kotak kotak politik," kata Mahfud.

Pemerintah kata dia, tidak bisa menghadapi Covid 19 sendirian. Dukungan masyarakat diperlukan. "Covid itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau dianggap itu musuh seperti politik gitu. Ya semua kekuatan di dalam negeri bersatu beda partai, aliran, agama, suku, bersatu hadapi Covid karena Covid bahayakan kita bersama," kata Mahfud. Sementara itu terkait rencana aksi demo 'Jokowi End Game' yang rencananya digelar pada Sabtu (24/7/2021) kemarin, Polda Metro Jaya langsung menyiagakan sebanyak 3.385 personel gabungan untuk melakukan pengamanan.

"(Jumlah personel pengamanan) 3.385 orang," kata Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto. Ia mengatakan bahwa personel gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, serta pemda itu telah bersiaga sejak pukul 07.00. Marsudianto juga menyebut ribuan personel itu dikerahkan di beberapa titik untuk melakukan pengamanan.

"(Dikerahkan) di sekitaran Monas kemudian sampai di sekitar DPR juga," ujarnya. Nyatanya, hingga sore tak satupun aksi demo yang terjadi di ibu kota. "Sampai saat ini belum ada aksi sama sekali. Jadi banyak berikan hoax yang beredar tapi kami tetap antisipasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Sabtu (24/7/2021).

Yusri menyebutkan banyak hoaks yang tersebar di masyarakat terkait demo tersebut. Hoaks, kata Yusri, banyak beredar di media sosial. Mereka menggunakan logo ojek online yang sebenarnya tidak terlibat dalam aksi tersebut. "Banyak yang beredar di media sosial untuk mengajak demo di Jakarta. Beberapa organisasi seperti ojol dan organisasi yang lain mengatakan tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka Covid," kata Yusri.

Yusri tidak menyebut berapa banyak hoaks yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya. Namun ia memastikan akan mencari tahu siapa penyebarnya. "Nanti kita cari," katanya. Kabar mengenai rencana demo besar besaran di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia bermula dari beredar pamflet berisi ’Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game’.

Demo itu rencananya akan digelar pada Sabtu (24/7/2021) dengan melakukan longmarch dari Glodok menuju Istana Negara. Dalam pamflet yang beredar, turut disampaikan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Poster seruan yang viral di media sosial itu juga mencantumkan logo beberapa perusahaan ojek online, di antaranya Grab, Gojek, dan Shopee Food.

Terkait hal itu, pihak pihak perusahaan itu telah membantahnya. President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menegaskan pihaknya tidak terlibat aksi itu. Ia menegaskan penggunaan logo perusahaan merupakan pencatutan oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Bersama ini kami tegaskan Grab tidak terlibat sama sekali dalam gerakan ini di mana penyertaan logo perusahaan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, dalam pernyataan tertulis, Jumat (23/7/2021). Sementara pihak Shopee Indonesia menegaskan bahwa seruan itu tak mewakili sikap perusahaan e commerce itu. Head of Public Affairs, Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan bahwa penggunaan logo layanan pesan antar makanan online, ShopeeFood dalam poster itu adalah hoax.

"Logo ShopeeFood disalahgunakan tanpa sepengetahuan kami di materi aksi long march berjudul Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game yang beredar di media sosial," tegas Radynal dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021). Adapun sejumlah komunitas ojek online (ojol) juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana dan tidak ada niat ikut serta dalam beredarnya kabar seruan aksi nasional. Selain tidak perlu ikut berpolitik, komunitas ojol memilih fokus mencari nafkah untuk keluarga ketimbang turut serta demo yang disebut sebut akan dilaksanakan hari ini.

Pendiri Persatuan Driver Gojek Indonesia (PDGI) Jefry Supriyadi mengatakan pihaknya tidak pernah terlibat dalam seruan aksi yang sedang marak beredar tersebut. "PDGI tidak pernah ikut menyerukan atau ikut demo apapun. Informasi ini sekali lagi bukan dari PDGI," ujar Jefry, kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021). Pernyataan yang sama juga dilontarkan Mardian, driver Ojol yang juga Ketua PDGI Bekasi.

"Yang pasti dari PDGI kami tidak ikut berpolitik. Kami hanya mencari nafkah di bawah nama perusahaan aplikasi Gojek Indonesia. Bukan organisasi yang di luar sana coba ngatur ngatur pemerintah seakan akan dirinya mampu," kata Mardian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *