Otomotif

Hingga 2030 Pemerintah Butuh 132 Ribu Unit Kendaraan Listrik untuk Operasional

Kementerian Perhubungan memprediksi kebutuhan kendaraan listrik untuk operasional pemerintah mencapai 132 ribu unit pada 2030 mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, perkiraan tersebut merupakan hasil dari penyusunan peta jalan transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) sebagai transportasi umum dan pemerintahan. "Kami akan menerapkan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan di tiga kota, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali," kata Budi Karya dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Menurut Budi, peta jalan yang telah disusun Kemenhub tersebut adalah dalam rangka mendukung percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. "Maka dari itu untuk mendorong percepatan penggunaan KBLBB secara massal di Indonesia, pemerintah juga telah memberikan kemudahan berupa pengenaan biaya penggunaan KBLBB yang lebih murah dibandingkan dengan Kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), yang masih terdapat item biaya uji emisi gas buang," ucap Budi Karya. Kemudian sejumlah pemerintah daerah yakni di Jawa Timur, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah juga telah menyusun kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk KBLBB.

"Selain itu berdasarkan data dari Kementerian ESDM, saat ini telah dibangun 112 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia dan pada tahun 2031 kebutuhan SPKLU di Indonesia mencapai 7.146 unit," kata Menhub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *