Sejak 1 Januari 1957, KPPN Banjarmasin menjadi ujung tombak Ditjen Perbendaharaan dalam menyalurkan APBN ke 312 satuan kerja di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah — memastikan setiap rupiah dibelanjakan sesuai aturan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Setiap layanan dirancang untuk satu tujuan: mempercepat kepatuhan pelaporan dan rekonsiliasi mekanisme pembayaran APBN di satuan kerja Anda.
Pantau Surat Perintah Pencairan Dana dari pengajuan hingga pencairan di bank operasional. Median waktu layanan 2 jam 14 menit per dokumen pada Semester II 2024 — tercepat di Regional Kalimantan.
Bimbingan penyusunan dan rekonsiliasi laporan bendahara pengeluaran, laporan pertanggungjawaban belanja, dan Berita Acara Pemeriksaan Kas. Pendampingan one-on-one dengan Seksi Vera.
Saluran resmi konsultasi mekanisme pembayaran — mulai dari UP, TUP, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga, hingga pengelolaan rekening milik bendahara. Help Desk merespons 91% pertanyaan dalam < 15 menit.
Bimtek berkala untuk penguatan kapasitas bendahara satuan kerja. Lebih dari 1.250 bendahara telah mengikuti program ini sejak 2019, mencakup aplikasi SAKTI, Simponi, dan MONEV PA.
Setiap rupiah yang melewati KPPN Banjarmasin adalah amanah dari masyarakat melalui APBN. Tugas kami bukan sekadar mencairkan dana — melainkan memastikan bahwa prosesnya dapat dibuka, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Itulah mengapa kami memenuhi standar Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 94,7, menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tersertifikasi ISO 37001:2016, dan mempublikasikan laporan realisasi anggaran triwulanan yang diunduh lebih dari 7.400 kali setiap rilis.
Bagi kami, akuntabilitas adalah kebiasaan harian: dari rekonsiliasi saldo Kas Umum Negara, pemeriksaan kas opname bersama bendahara satuan kerja, hingga penerbitan SP2D yang cepat dan tanpa toleransi terhadap pungutan liar. Amanah tidak diucapkan — amanah dibuktikan.
Layanan KPPN Banjarmasin mencakup seluruh satuan kerja K/L, pemerintah daerah, dan BUMN di wilayah kerja berikut. Peta cakupan diperbarui setiap awal tahun anggaran.
Setiap rilis dapat diunduh tanpa prosedur dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, media, serta peneliti kebijakan fiskal — karena APBN adalah uang publik.
Empat edisi per tahun yang memuat ringkasan kebijakan fiskal, profil APBN regional Kalimantan Selatan, dan analisis belanja negara. Menjadi rujukan 12 universitas dan lembaga riset di Kalimantan.
Unduh BuletinLaporan realisasi anggaran triwulanan per satuan kerja, diunduh lebih dari 7.400 kali setiap kali rilis. Memuat pagu, realisasi, dan deviasi penyerapan per jenis belanja.
Lihat StatistikKumpulan data pembayaran APBN, jumlah SP2D, dan waktu layanan yang dipublikasikan sebagai data terbuka. Tersedia dalam format CSV dan JSON, diperbarui setiap awal bulan.
Akses Data TerbukaBendahara satuan kerja yang memerlukan pendampingan langsung dapat menghubungi Help Desk kami atau mengajukan konsultasi tatap muka.
Konsultasi Layanan Perbendaharaan